Tag Archives: meninggal dunia

CARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR /DPRD

Cara Penggantian Antar Waktu (PAW) menurut beberapa aturan perundang-undangan antara lain Undang –Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

Pemberhentian Antar Waktu

Anggota DPRD Kabupaten /Kota berhenti antar waktu karena :

  1. Meninggal dunia;
  2. Mengundurkan diri;
  3. Diberhentikan;

Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu apabila;

  1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama tiga (3) bulan berturut- turut tanpa keterangan apapun;
  2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota;
  3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima (5) tahun penjara atau lebih;
  4. Tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam (6) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  5. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  7. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;
  8. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Menjadi anggota partai politik lain;

Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan, serta seperti nomor 3, 5, 8 dan 9 diatas diusulkan oleh pimpinanpartai politik kepada pimpinan DPRD Kabupatn/Kota dengaan tenbusan kepada Gubernur. Paling lama tujuh (7) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikaan usulan  pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melaluin Bupati/Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Paling lama tujuh (7) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur. Gubernur meresmikan pemberhentian paling lama empat belas(14) hari sejak diterimanaya usulan penberhentian anggota DPRD Kabupaten /Kota dari Bupati/Wali Kota.

Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, 4, 6 dan 7 dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD , masyarakat dan atau pemilih.  Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada Rapat Paripurna.

Paling lama tujuh (7) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna, pimpinan DPRD Kabupaten /Kota menyampaikan keputusan Badan Kehormatan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Pimpinan partai politik yang bersangkutan  menyampaikan keputusan pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD Kbupaten/Kota paling lambat tiga puluh (30) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kab/Kota.

Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pimpinan DPRD Kab/Kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD Kab/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Paling lama tujuh (7) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud, Bupati/Wali Kota menyampaikan keputsan tersebut kepada Gubernur.

Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud paling lama empat belas (14) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRDKab/Kota atau keputusanpimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati/Wali Kota.

Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud Badan Kehormatan DPRD Kab/Kota dapat meminta bantuan dari ahli independen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPRD Kab/Kota tentang tata cara beracara badan kehormatan.

Penggantian Antar Waktu (P A W)

Anggota DPRD Kab/Kota yang berhenti karena penggantaian antar waktu digantikan oleh calon anggota DPRD Kab/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Dalam hal calon anggota DPRD Kab/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya seebagaimana dimaksud meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud digantikan oleh calon anggota DPRD Kab/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Masa jabatan anggota DPRD Kab/Kota penggangti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD Kab/Kota yang digantikannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud kepada pimpinan DPRD Kab/Kota paling lama lima (5) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Kab/Kota.

Paling lambat tujuh (7) hari sejak menerima  nama nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kab/Kota, Pimpinan DPRD Kab/Kota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota. Paling lambat tujuh (7) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Bupati/Wali Kota menyampaikan nama tersebut kepada Gubernur.

Paling lambat empat belas (14) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti anttar waktu dari Bupati/Wali Kota Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan dengan keputusan Gubernur. Sebelum memangku jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD Kab/Kota.

Penggantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang diganti kurang ddari enam (6) bulan.

Pemberhentian Sementara

Aggota DPRD Kab/Kota diberhentikan sementara karena;

  1. Menjadi Terdakwa dalam tindak pidana umum yang ancaman hukumannya dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih;
  2. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus;

Dalam hal anggota DPRD Kab/Kota dinyatakan terbuktti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putuusan pengadilan yang telak berkekuatan hukum tetap , anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai  anggota DPRD. Dalam hal anggota DPRD tersebut dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putuusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, anggota DPRD tersebut aktif kembali.

Aggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan terttentu, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian semantara diatur dengan Pereturan DPRD Kab/Kota tentang tata tertib.

Penyidikan

  1. Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD Kab/Kota  yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan ijin/persetujuan tertulis dari Gubernur;
  2. Dalam hal ijin/persetujuan tertulis tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan;
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka satu (1) di atas tidak berlaku apabila anggota DPRD tersebut;
    1. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
    2. Disangka melakukan tindak pidana khusus;
    3. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur  hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yan cukup;

Sumber ;

Undang-Undang Nomor : 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Agusrivai, Anggota KPU Kab.Karawang

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.